REALISASI PT Angkasa Pura II (AP II) dan PT Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang sepakat menjalin Kerja Sama Operasi (KSO) Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka bakal memperkuat akses destinasi wisata di Jawa Barat. Kesepakatan kerja sama pengelolaan bandara seluas 1800 hektare (ha) itu akan dijalankan selama 17 tahun dan dalam waktu dekat akan segera ditandatangani.
Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam siaran persnya mengatakan saya menilai, hal itu adalah langkah strategis untuk percepatan bandara adalah cara memperkuat akses di destinasi wisata Jawa Barat. Selama ini, kelemahan di Jawa Barat bagian selatan dan timur adalah akses karena idak ada jalur udara yang bisa mengangkut wisatawan dengan cara direct flight.
“Potensi pariwisata kita sangat luar biasa, tapi kita lemah di air connectivity. Kehadiran Bandara Kertajati akan membuka aksesibilitas serta mengurangi beban bandara-bandara yang sudah overload,” ujarnya.
Sebelumnya Direktur Utama PT AP II Muhammad, Awaluddin melakukan pertemuan dengan Menko Bidang Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan untuk target penandatangan kesepakatan KSO dilangsungkan lebih cepat. Target tersebut sebelumnya disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yaitu awal Februari 2018.
Awaluddin menjelaskan, pihaknya harus menyiapkan Operation Readiness and Airport Transport (ORAT). Persiapan itu berkaitan dengan penyediaan fasilitas, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem operasi bandara. Kami sebagai operator harus mulai bergerak pada hari pertama sejak kesepakatan kerjasama diteken.
“Mengingat ini bandara baru, maka sumber daya manusia, fasilitas, dan sistem operasinya. Itu semua nanti diambil dari apa yang sudah menjadi platform operasi AP II. Karena dilabeli bandara Internasional, maka fasilitas di Bandara Kertajati dipastikan memiliki fasilitas digital terkini,” katanya.
Ditambahkannya, melalui fasilitas terkini berbasis digital, AP II dapat memberikan pengalaman yang baik kepada penumpang pesawat ketika sebelum melakukan perjalanan (pre-journey), saat melakukan perjalanan (on-journey)dan ketika setelah melakukan perjalanan (post-journey).
Begitu pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan, nantinya pihak swasta juga akan terlibat. Proyek dengan investasi senilai Rp3 triliun tersebut juga akan menyertakan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Sehingga bukan hanya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja. [kontan.co.id/photo special]
Add comment