Pemerintah Tetapkan Devisa Pariwisata 2019 Sebesar US$17,6 Miliar

PEMERINTAH Pemerintah menetapkan enam langkah strategis untuk mendongkrak devisa dari sektor pariwisata yang ditargetkan menjadi sektor penyumbang devisa terbesar Indonesia pada 2019. Sebagai sektor unggulan, pariwisata ditargetkan bisa meraup devisa hingga US$17,6 miliar dan menjaring 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) sampai tutup tahun ini.

Untuk mengakselerasi target tersebut, Pemerintah mengeluarkan enam langkah strategis sebagai pendorong pencapaian target perolehan devisa saat Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan beberapa kepala daerah di Indonesia.

Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan ada enam langkah strategis untuk mendorong penerimaan devisa pariwisata 2019. Strategi itu terkait 3A (atraksi, amenitas, aksesibilitas) dan 2P (Promosi dan Pelaku Usaha).

“Pertama, pemerintah akan mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta dan akses pendukungnya, runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapid exit taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata,” ujarnya.

Dikatakan, Rakor kali ini merupakan tindak lanjut dari rakor sebelumnya pada 29 Agustus 2018 di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.  Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

“Langkah selanjutnya, yakni mendorong perkembangan atraksi antara lain, di wilayah perbatasan atau crossborder tourism dengan menggelar berbagai atraksi budaya secara periodik. Selain itu juga adanya pengembangan atraksi wisata kepada segmen wisatawan berkualitas dengan menetapkan kapasitas daya dukung (carrying capacity) di daerah destinasi wisata. Seperti di Danau Toba dan Komodo di Labuan Bajo,” kata Perry.

Ditambahkannya, karena memenang jumlah wisatawannya tidak terlalu banyak tetapi masa tinggalnya dan spendingnya lebih besar, karena lebih banyak menikmati keindahan alam Indonesia. Upaya ketiga yakni meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di destinasi prioritas yakni Danau Toba dan Borobudur. Selain itu juga penyelenggaraan Program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata.

“Di sisi lain, BI juga akan memastikan ketersediaan uang rupiah laik edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata,” jelas Perry.

Keempat, pemerintah akan memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara, antara lain melalui promosi digital (marketplace), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals) di sejumlah destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub.

Langkah kelima yakni mendorong investasi dan pemilihan dalam pengembangan destinasi, serta peningkatan SDM pariwisata, perbaikan dukungan data dan Informasi, antara lain penerbitan publikasi standarisasi dan kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran wisman. Hal ini bisa berkoordinasi dengan KBRI terkait aktivitas pariwisata.

Lalu penerbitan petunjuk teknis kredit usaha rakyat (KUR) untuk pariwisata sekaligus peningkatan kapasitas SDM di sejumlah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang pariwisata.

Keenam, menyusun standar prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan di sejumlah daerah. Khususnya untuk mengantisipasi dan membuat solusi bersama apabila terjadi bencana di sejumlah daerah sehingga pemulihan bisa lebih cepat disamping antisipasi yang lebih baik.

“Itu langkah jangka pendek. Langkah jangka panjang dengan membangun infrastruktur, promosi, investasi dan peningkatan kualitas SDM,” katanya. [traveltext.id]