Pemerintah Berikan Kemudahan Bagi Yacht Asing di 19 Pelabuhan

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut memberikan kemudahan pelayanan kepelabuhanan bagi kapal wisata (yacht) yang masuk dan keluar dari 19 pelabuhan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 123 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenhub No. PM. 171/2015 tentang Tata Cara Pelayanan kapal wisata (Yacht) asing di perairan Indonesia.

Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menerangkan bahwa kapal wisata (yacht) Asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.

“Sektor pariwisata merupakan hal yang harus didukung oleh semua instansi tak terkecuali Ditjen Perhubungan Laut. Untuk itu, kami mendorong peningkatan sektor pariwisata dengan memberikan kemudahan pelayanan kepelabuhanan bagi kapal wisata (yacht) asing yang masuk dan keluar melalui 19 pelabuhan di Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan, ke 19 pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Nongsa Point Marina Batam, Pelabuhan Bandar Bintan, Pelabuhan Tarempa, Pelabuhan  Tanjung  Pandan, Pelabuhan Sunda Kelapa/Marina Ancol, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan   Tenau, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan  Nunukan, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan  Saumlaki, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Biak.

“Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar tersebut dapat diubah dengan memperhatikan perkembangan kunjungan kapal wisata (yacht) asing, kesiapan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan dan pengembangan wilayah.

“Untuk mendukung kelancaran pelayanan yacht asing di pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan kapal dan barang yang berlaku di 19 (sembilan belas)  pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar,” kata Capt. Wisnu.

Ditambahkannya, adapun pemberian kemudahan pelayanan kapal wisata (yacht) asing dilaksanakan secara terpadu yang terkait di bidang kepabeanan, kekarantinaan, keimigrasian dan kepelabuhanan.

“Surat Persetujuan Berlayar yacht asing hanya diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar oleh Syahbandar. Dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tersebut, Syahbandar melakukan pemeriksaan administratif guna memastikan pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan, kekarantinaan, keimigrasian, dan kepelabuhanan,” ungkap Wisnu.

Dijelaskannya kembali, dengan demikian, penyelenggara pelabuhan harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelancaran pelayanan yacht asing di pelabuhan. Sebagai informasi, yacht asing tersebut tidak boleh dikomersialkan dan tidak disewakan kepada pihak lain termasuk melakukan pergantian penumpang atau menaikan dan menurunkan penumpang selama berada  di wilayah perairan Indonesia. [traveltext.id/photo special]